Pemkot Bandung Kaji Penerapan Pajak PKL hingga Katering

Pemerintah Kota Bandung telah mewacanakan mengenai penerapan pajak untuk sejumlah jenis kegiatan usaha di Kota Bandung. Salah satunya pajak untuk pedagang kaki lima (PKL), usaha katering dan kost-kostan atau indekos.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arif Prasetya menyebutkan, pihaknya masih terus mengkaji mengenai penerapan pajak untuk sejumlah kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menggenjot pendapatan pajak ke depan.

“Kita lagi (bahas dalam) FGD (focus group discussion) karena ini memang belum kita gali, misalnya katering kan banyak hajatan. Ini juga rumah kosan sedang kita sasar,” ucap Arif saat ditemui di Hotel Novotel, Kota Bandung, Rabu (3/7/2019).

Dia juga sedang mengkaji penerapan pajak bagi para PKL yang sudah berjualan secara menetap di satu lokasi. Seperti, penerapan pajak yang dilakukan bagi PKL di Kawasan Malioboro, Yogyakarta.

“Jadi kalau di Malioboro, Yogya, ini (PKL) sudah menetap di sana. Kita belajar dari sana, kita lihat mereka juga kena NOP (nilai objek pajak) nah ini yang sedang kita coba,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya berencana memungut pajak untuk setiap reklame meski belum memiliki izin. Dia menilai langkah ini bisa meningkatkan pendapatan pajak di Kota Bandung.

“Untuk meningkatkan ada karena by tayang di mana regulasinya bisa dengan Perwali. Kenapa kita lakukan itu, karena kan mereka sudah sering melakukan bisnis ya harus masuk pajaknya dong,” terangnya..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

100 Ha Sawah Cianjur Kering

Kam Jul 4 , 2019
Sebagian pad di lahan 100 milik petani mati akibat aliran Sungai Cicadas yang biasa mengaliri irigasi ke pesawahan petani di Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengering. Dari 100 hektare, 50 hektare di antaranya mati total. Padi dengan usia tanam 2 bulan lebih mengering padahal sebentar lagi sudah […]
%d blogger menyukai ini: