Pemkot Bandung Perbaiki 3.173 Rutilahu

Sebanyak 6.133 rumah tak layak huni (Rutilahu), tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Bandung pada 2019. Sejumlah 3.173 segera beroleh penanganan, atau perbaikan pada 2019 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot Bandung, DAK, program kementerian, serta bantuan gubernur. Rutilahu termasuk dalam daftar indikator kawasan kumuh, yakni ketakteraturan bangunan.

Dari 3.173 Rutilahu, 1.434 unit terdapat beberapa yang masuk dalam penanganan sejumlah program yang bersumber dari APBD Kota Bandung, terdiri atas reguler (1.248), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (26), reses (130), penanggulangan atas kejadian bencana alam (30). Sementara itu, anggaran dari DAK menangani 179 Rutilahu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1320), bantuan gubernur (240).

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Agus Hidayat mengatakan, penanganan Rutilahu termasuk dalam upaya pengentasan kawasan kumuh

“Biasanya, penghuni Rutilahu merupakan masyarakat miskin, atau berpenghasilan rendah, tak mampu memperbaiki rumahnya. Rutilahu juga, secara umum, berada di kawasan kumuh,” ucap Agus di Bandung, Jumat, 15 November 2019.

Pengaruh penanganan Rutilahu, lanjut Agus, dapat meningkatkan kualitas lingkungan setempat. Pemerintah Kota Bandung pun menaruh perhatian perihal penataan, serta revitalisasi kawasan. “Perbaikan Rutilahu, bentuk upaya jangka pendek. Penataan kawasan termasuk dalam upaya jangka menengah. Sementara itu, revitasilasi kawasan merupakan upaya jangka panjang,” ujar Agus.

Setiap sasaran program penanganan Rutilahu, Agus menyebutkan, beroleh Rp17,5 juta. Dana program cenderung berupa stimulan, merangsang partisipasi warga guna ikut serta menangani Rutilahu di lingkungan masing-masing.

Jumlah Rutilahu yang beroleh penangangan pada 2019 dua kali lebih banyak daripada target per tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Target penanganan pada 2019 yang tertera pada RPJMD, berjumlah 1.500 Rutilahu.

Agus menuturkan, ada beberapa persyaratan bagi Rutilahu yang dapat menjadi sasaran program penanganan, di antaranya, bukan rumah sewa (kontrakan) , dan mesti berada di lahan hak milik pribadi. Bagi Rutilahu yang tak memenuhi persyaratan, pihaknya tetap berupaya memberi penanangan. “Kami siap mencari peluang-peluang lain, salah satu di antaranya dari corporate social responsibility,” terang Agus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pedagang Pasar Kosambi Akan Segera Berdagang di Gedung

Sen Nov 18 , 2019
Pedagang Pasar Kosambi akan segera kembali berdagang di dalam gedung, bagian basement. Pemkot Bandung pun memperkirakan, ruang untuk pedagang kembali berjualan di dalam gedung siap pada beberapa pekan ke depan. Beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Pasar Kosambi, dan pinggir Jalan Ahmad Yani (sampai batas rel kerea […]
%d blogger menyukai ini: