Memperkuat Penegakan HAM di Kota Bandung

Mendeklarasikan diri sebagai Kota Hak Asasi Manusia (HAM) sejak 2015, Pemerintah Bandung semakin serius dalam memperkuat instrumen serta perangkat penegakan HAM hingga level Rukun Warga (RW).

Pemkot juga berkewajiban mempromosikan HAM nilai bersama di tengah warga.

Kepala Departemen Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Harold Aron menyebutkan, keberanian Pemkot Bandung mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak dasar warganya.

Pelanggaran HAM masih saja terjadi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan intensitas dalam beberapa tahun terakhir.

Pelanggaran terbanyak terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Kuncinya ada di penguatan insturmen dan perangkat hingga level terkecil. Artinya, setiap pegawai di lingkungan Pemkot memiliki pemahaman yang jelas tentang penegakan HAM untuk setiap warga negara tanpa membedakan mayoritas dan minoritas,” ucap Harold.

Aparat memiliki pemahaman jelas tentang HAM, Pemkot dapat memberikan layanan dasar secara optimal bagi setiap warga kota.

Mulai dari hal sederhana, seperti pengurusan dokumen kependudukan, hingga penjaminan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Harold mengambarkan bahwa program Pemkot membentuk kampung-kampung toleransi. Ia mengapresiasi inisiatif seperti ini, namun jangan sampai kebijakan berhenti di peresmian tanpa ada langkah-langkah strategis penguatan di tengah masyarakat.

“Jangan juga lupakan pelibatan warga dan komunitas. Menjadi tanggung jawab Pemkot untuk mempromosikan HAM sehingga menjadi nilai bersama yang dihidupi dalam kegiatan keseharian,” ucapnya.

Melalui catatan LBH, tak sedikit peristiwa terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Bandung dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa di antaranya ialah pembubaran diskusi dan atraksi kebudayaan, penghalang-halangan ibadah, persekusi terhadap kelompok agama minoritas, dan penghambatan izin mendirikan tempat ibadah.

Sengketa pembangunan rumah deret Tamansari, oleh LBH Bandung, juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Proyek dekralasi Kota HAM ini adalah kerja sama antara Pemkot Bandung dengan Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHHRST).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Daftar UMK Jabar 2020

Sab Nov 23 , 2019
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyetujui upah minimum kabupaten/kota atau UMK Jabar 2020. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 561/75 Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 November 2019. Dalam UMK Jabar 2020, UMK Karawang menjadi […]
%d blogger menyukai ini: