Menanti Keputusan Mudik Lebaran dan Bantuan Hidup

Pemerintah saat ini tengah membuat tiga skenario untuk Mudik Lebaran 2020. Pertama, bussines as usual, itu artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Atau kedua, meniadakan mudik gratis baik oleh pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan. Dan ketiga, pelarangan mudik.

Merebaknya wabah virus corona di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum lebaran berlangsung lebih cepat. Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan.

Pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, petugas cleaning service, office boy, petugas keamanan (satpam), dan buruh bangunan secara alamiah akan tidak lagi memiliki pekerjaan. Namun di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar.

Menjadi hal yang wajar operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika memang tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya. Jika pemerintah akan menutup operasional bus umum antarkota antarprovinsi (AKAP), sudah barang tentu harus memikirkan keberlangsungan hidup awak bus dan pekerja lainnya di bisnis bus AKAP itu.

Pemerintah juga wajib memberikan kompensasi atau jaminan hidup bagi pengusaha transportasi umum yang akan dihentikan usahanya untuk sementara waktu

Keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman dilatabelakangi oleh tak adanya jaminan hidup di perantauan. Karena tuntutan biaya hidup cukup tinggi di ibu kota.

Untuk kabar terkini, satu pasien positif corona yang saat ini dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri diketahui merupakan sopir bus jurusan Wonogiri-Bogor.

Rombongan pulang kampung ke beberapa kabupaten di Jabar, Jateng, dan Jatim tengah berlangsung, termasuk ke Wonogiri yang memang menjadi salah satu penyumbang sektor informal di Jakarta dan sekitarnya.

Pasalnya keputusannya lambat, maka masyarakat asli Wonogiri di Jabodetabek memutuskan mudik lebih awal (sebelum ada larangan). Hal yang sama juga dilakukan masyarakat luar Jabodetabek lainnya yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian.

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemik virus Corona. Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan ramp check rawan terkena sebaran virus corona. Pegawai harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan ramp check dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, di antaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan.

Setiap penumpang yang menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya. Pemeriksaan secara terkoordinasi dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jika diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucherbantuan sembako lebaran. Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke minimarket terdekat.

Saat Lebaran, masyarakat masih bisa melakukan video call dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Pemerintah dapat memberikan keringanan biaya penggunaan telepon seluler.

Yang patut diwaspadai tentu saja akan membludaknya penggunaan sepeda motor untuk mudik lebaran. Kepolisian memiliki kewenangan mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Kepolisian juga dapat mengeluarkan maklumat penggunaan jalan raya saat mudik lebaran beserta sanksi hukumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Arus Lalin Jalan Raya Bandung-Garut Sempat Tertahan Akibat Genangan Banjir

Sel Mar 31 , 2020
Hujan deras terus mengguyur kawasan Sumedang dan Kabupaten Bandung wilayah timur. Hal tersebut mengakibatkan Jalan Raya Bandung-Garut kembali terendam banjir. Genangan air berasal dari luapan air drainase yang kapasitasnya tidak kuat untuk menampung banyaknya air. Sehingga ketinggian air yang menggenangi badan jalan di ini mencapai 50 sentimeter. Berdampak pada kendaraan […]
%d blogger menyukai ini: