Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Capai Rp 18 Miliar

Insentif Pajak Daerah dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah lainnya guna Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sampai saat ini telah mencapai Rp18 miliar. Pencapaian insentif pajak daerah melebihi jumlah insentif pada 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Usman Sayogi menyebutkan, 2019 jumlah insentif pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak mencapai Rp14 miliar.

“Hitungan itu sampai akhir bulan Juni 2019. Sementara untuk bulan ini sudah Rp18 miliar. Dan ini belum sampe akhir bulan sebagai batas waktu program ini,” ucap Yogi di Soreang, pada Selasa (16/6/2020) kemarin.

Yogi juga cukup optimistis dengan adanya pendapatan insentif pajak daerah yang bisa mencapai angka Rp 25 miliar hingga akhir Juni tahun ini. Selisih jumlahnya dengan tahun lalu bisa mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

Menurutnya, pencapaian insentif pajak daerah untuk PAD tersebut diakibatkan adanya kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak. Bapenda memiliki program penggratisan dan diskon pembayaran pajak.

“Programnya, untuk pembayaran pajak dibawah Rp 500 ribu kami gratiskan atau dibebaskan. Sedangkan yang Rp 500 ribu hingga Rp5 juta kami berikan diskon 50 persen,” ungkapnya.

Pembebasan dan diskon pembayaran PBB itu bersyarat. Dimana wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak sebelumnya. Yogi menuturkan, dalam sehari sedikitnya Rp 700 juta diterima oleh Bapenda Kabupaten Bandung dari wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya. Jumlah itu terhitung sangat besar.

Jumlah besarnya pembayaran pajak yang dibayarkan wajib pajak wujud representasi mayoritas masyarakat sudah sadar pajak.

“Apalagi banyak wajib pajak yang datang selain membayar pajak tahunan juga membayar tunggakan dan dendanya. Malah ada yang sudah terhapus dari sistem. Artinya ada pemasukan dari potensi yang mandeg menjadi potensi yang baru,” ujarnya.

Bapenda Kabupaten Bandung, rencananya akan memperpanjang waktu pembayaran untuk pajak dikisaran Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta. Namun demikian, Bapenda masih melakukan kajian agar hitungan jumlah pendapatan pajak sesuai untuk PAD.

“Ini juga lagi kami bicarakan dengan Komisi B karena responnnya cukup bagus jika memang tidak melanggar aturan. Wajib pajak juga meminta agar waktunya diperpanjang,” tambah dia.

Ia pun mengimbau pada wajib pajak untuk membayar pajak melalui online atau datang langsung ke tempat pembayaran pajak.

Ia juga meminta pembayaran pajak jangan dilakukan secara kolektif atau titip menitip. Hal tersebut dilakuka guna mengantisipasi adanya kesalahpahaman dalam penginputan atau tak tersampaikannya pembayaran pajak.

“Karena banyak kasus seperti itu. Lebih baik bayar sendiri. Bisa via online atau datang langsung ke Bapenda Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

SIM Keliling di Kota Bandung, Kamis 18 Juni 2020

Kam Jun 18 , 2020
Pelayanan SIM Keliling online ada di dua lokasi di Bandung Hari ini, Kamis, 18 Juni 2020. SIM Kelilinh online dapat menjadi pilihan bagi masyarakat tanpa harus memenuhi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Pelayanan Satpas diketahui beberapa waktu lalu terlihat padat karena banyak masyarakat yang ingin melakukan membuat ataupun perpanjangan masa SIM setelah Satpas tutup akibat pandemi Covid-19. SIM keliling online […]
%d blogger menyukai ini: